Pasal 4

(1) Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-

undang ini adalah dalam wewenang dan tanggung-jawab

sepenuhnya dari Pemerintah.

(2) Pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang ini sebagai bukti

pertanggung-jawaban nasional, yang pengusahaannya dilakukan

berdasarkan perundingan atau ganti rugi dengan pihak yang

menguasai sebelumnya.