Pasal 9

(1) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 4, Pemerintah Indonesia

menghormati persetujuan dan perjanjian yang ada dengan negara

lain yang menyangkut bagian perairan yang merupakan perairan

kepulauannya.

(2) Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk sifat, ruang

lingkup, dan daerah berlakunya hak dan kegiatan tersebut, atas

permintaan dari salah satu negara yang bersangkutan, harus diatur

dengan persetujuan bilateral.

(3) Hak...

PRESIDEN

(3) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh dialihkan

atau dibagi kepada negara ketiga atau warga negaranya.

(4) Kabel telekomunikasi bawah laut yang telah dipasang oleh negara

atau badan hukum asing yang melintasi perairan Indonesia tanpa

memasuki daratan tetap dihormati.

(5) Pemerintah Indonesia mengizinkan pemeliharaan dan penggantian

kabel-kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setelah

diterimanya pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai letak

dan maksud untuk memperbaiki dan mengganti kabel-kabel

tersebut.