Pasal 19

(1) Pemerintah Indonesia menentukan alur laut, termasuk rute

penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk pelaksanaan

hak lintas alur laut kepulauan oleh kapal dan pesawat udara asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan juga dapat menetapkan

skema pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui alur laut.

(2) Alur laut dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu yang

bersambungan mulai dari tempat masuk rute hingga tempat ke luar

melalui perairan kepulauan dan laut teritorial yang berhimpitan

dengannya.

(3) Apabila diperlukan, setelah diadakan pengumuman sebagaimana

mestinya, alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang telah

ditetapkan sebelumnya dapat diganti dengan alur laut dan skema

pemisah lalu lintas lainnya.

(4) Dalam menentukan atau mengganti alur laut atau skema pemisah

lalu lintas, Pemerintah Indonesia harus mengajukan usul kepada

organisasi internasional yang berwenang untuk mencapai

kesepakatan bersama.

(5) Pemerintah menentukan sumbu-sumbu alur laut dan skema pemisah

lalu lintas dan menetapkannya pada peta-peta yang diumumkan.

(6) Kapal asing yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus

mematuhi alur-alur laut dan skema lalu lintas yang telah ditetapkan.

(7) Ketentuan...

PRESIDEN

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur laut dan skema pemisah lalu

lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hak Lintas Transit