Pasal 11

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

1. perincian penyelenggaraan pos;
2. pekerjaan lain yang diserahkan kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);
3. pelaksanaan tugas pelayanan dan penyampaian suratpos untuk daerah kecamatan dan pedesaan;
4. batas ukuran, berat, dan isi kiriman;
5. penerbitan dan penjualan prangko;

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. jenis benda yang dilarang pengirimannya melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);
2. tata cara meminta kembali kiriman atau mengubah alamatnya oleh pengirim;
3. pengiriman dengan perhitungan kemudian melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3);
4. pembebasan tarif pos;
5. cara menangani kiriman yang ditolak oleh penerima yang dituju dan yang tidak dapat dikembalikan kepada pengirim, atau yang buntu karena sesuatu sebab;
6. persyaratan dan biaya yang berhubungan dengan angkutan kiriman-pos serta tanggung jawab pengangkutannya; dan
7. hal-hal lain yang perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pos.