Pasal 8

(1) Oleh sebab Tenaga Kesehatan bukan Sarjana melakukan pekerjaan dibawah

pengawasan atasan-atasan yang bersangkutan, maka pertanggungan-jawab

medis dari pada pekerjaannya terletak pada atasan-atasan tersebut.

(2) Adalah suatu kenyataan, bahwa didaerah-daerah dimana tidak ada seorang

dokter, maka Tenaga Kesehatan non-akademis tertentu melakukan pekerjaannya

dengan memikul pertanggungan-jawab sepenuhnya.

Agar kenyataan ini dapat dikuasai sebaik-baiknya, maka ditetapkan disini bahwa

Tenaga Kesehatan non-akademis tersebut perlu diberi wewenang yang terbatas.

(3) Cukup jelas.

Pasal 9 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA