Pasal 80A

Sebelum Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung

untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.