Pasal 16

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka

Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan

Kabupaten Belitung Timur, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,

Bupati Bangka, dan Bupati Belitung sesuai dengan peraturan perundang-

undangan menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan

kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Kabupaten

Bangka Tengah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dan Pemerintah

Kabupaten Belitung Timur hal-hal sebagai berikut :

• pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten

Bangka Selatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat, dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

• barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang

bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung yang berada di

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten

Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur;

• Badan ...

PRESIDEN

• Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangka, dan Kabupaten

Belitung yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten

Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur;

• utang piutang Kabupaten Bangka yang kegunaannya untuk Kabupaten

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka

Barat, utang piutang Kabupaten Belitung yang kegunaannya untuk

Kabupaten Belitung Timur; serta

• dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka

Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.

(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak

peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Bangka Selatan,

Penjabat Bupati Bangka Tengah, Penjabat Bupati Bangka Barat, dan

Penjabat Bupati Belitung Timur.

(3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) tidak dilaksanakan, peme- rintah Kabupaten Bangka Selatan,

Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten

Belitung Timur dapat melakukan upaya hukum.