Pasal 70

(1) Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

undangan atau Peraturan Daerah tingkat atasnya ditangguhkan

berlakunya atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak menjalankan haknya untuk

menangguhkan atau membatalkan Peraturan Daerah Tingkat II dan

atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan yang

dimaksud ...

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penangguhannya dan atau

pembatalannya dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah

yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, karena

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

undangan atau Peraturan Daerah Tingkat atasnya, mengakibatkan

batalnya semua akibat dari Peraturan Daerah dan atau Keputusan

Kepala Daerah yang dimaksud, sepanjang masih dapat dibatalkan.

(4) Keputusan penangguhan atau pembatalan yang dimaksud dalam

PRESIDEN

ayat- ayat (1) dan (2) pasal ini, disertai alasan-alasannya

diberitahukan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dalam

jangka waktu 2 (dua) minggu sesudah tanggal keputusan itu.

(5) Lamanya penangguhan yang dinyatakan dalam Keputusan yang

dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, tidak boleh melebihi 6 (enam)

bulan dan sojak saat penangguhannya, Peraturan Daerah dan atau

Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan kehilangan kakuatan

berlakunya.

(6) Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pcnangguhan itu

tidak disusul dengan keputusan pembatalannya, maka Peraturan

Daerah dan atau Keputusan-Kepala Daerah itu memperolah kembali

kekuatan berlakunya.

(7) Keputusan mengenai pembatalan yang dimaksud dalam ayat-ayat (4)

dan (6) pasal ini, diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia dan atau Lembaran Daerah yang bersangkutan.

Paragrap 3 …

Paragrap 3

Pengawasan Umum