Pasal 64

(1) Tahun anggaran Daerah adalah sama dengan tahun anggaran Negara.

(2) Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

untuk tahun anggaran tertentu, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

(3) Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

untuk tahun anggaran tertentu, ditetapkan perhitungan atas Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya.

PRESIDEN

(4) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada permulaan

tahun anggaran yang bersangkutan belum mendapat pengesahan dari

pejabat yang berwenang dan belum diundangkan, maka Pemerintah

Daerah menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar

pengurusan keuangannya.

(5) Pemerintah Daerah wajib berusaha mencukupi anggaran belanja

rutin dengan pendapatan sendiri.

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya,

sepanjang tidak dikuasakan sendiri oleh Anggaran itu, dilaksanakan

sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

(7) Pengesahan atau penolakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah oleh pejabat yang berwenang dapat dilakukan pos demi pos

atau secara keseluruhan.

1. Dengan Peraturan Pemerintah diatur ketentuan-ketentuan tentang

cara:

• penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

• pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

Daerah;

• penyusunan …

• penyusunan permtungan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(9) Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur lebih lanjut cara

melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (8) pasal ini.

Bagian Keempatbelas

Kerjasama dan Perselisihan Antar Daerah