Pasal 24

(1) Wakil Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari Pegawai

Negeri yang memenuhi persyaratan.

(2) Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tanpa melalui pemilihan, Gubernur Kepala Daerah mengajukan calon

Wakil Kepala Daerah Tingkat I kepada Presiden melalui Menteri

Dalam Negeri.

(3) Wakil Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam

Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri yang memenuhi

persyaratan.

(4) Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tanpa melalui pemilihan, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah

mengajukan calon Wakil Kepala Daerah Tingkat II kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah.

(5) Pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan menurut

kebutuhan.

(6) Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

(7) Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal-pasal 14, 19, 20

dan 21 Undang-undang ini berlaku juga untuk Wakil Kepala Daerah.

1. Wakil Kepala Daerah diambil sumpahnya/janjinya dan dilantik oleh

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi Wakil Kepala

Daerah Tingkat I dan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama

Menteri Dalam Negeri bagi Wakil Kepala Daerah Tingkat II.

(9) Tatacara ...

(9) Tatacara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (2)

dan (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peaturan Menteri Dalam

PRESIDEN

Negeri.