Pasal 11

(1). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh, langsung

maupun tidak langsung, menjadi pemilik seluruh atau

sebagian ataupun menjadi penjamin badan usaha yang

berdasarkan perjanjian dengan tujuan untuk mendapat laba

atau keuntungan dari Negara Republik Indonesia.

(2). Agggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh merangkap

jabatan dalam lingkungan Lembaga-lembaga Tinggi Negara

yang lain, jabatan dalam lingkungan Pemerintahan Negara,

ataupun jabatan dalam lingkungan Lembaga Tertinggi Negara.

(3). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh berniaga dan

atau mempunyai kepentingan dalam usaha perniagaan pihak-

pihak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh memiliki

piutang atas beban keuangan Negara, terkecuali surat-surat

obligasi umum.

Pasal 12 …

PRESIDEN