Pasal 23

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:

• penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;
• kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil Surat Formatted: Bullets and Numbering Berharga Negara, secara signifikan; dan/atau
• krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2009;
2. pergeseran anggaran belanja antarprogram, Formatted: Bullets and Numbering antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu kementerian negara/lembaga dan/atau antar kementerian negara/lembaga;
3. penghematan belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/ kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;
4. penarikan pinjaman siaga dari kreditor bilateral maupun multilateral;
5. penerbitan Surat Berharga Negara melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun yang bersangkutan.

(2) Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan Semester I Pelaksanaan APBN dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 24 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA