Pasal 51

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

menyediakan dana untuk mendukung pelayanan

kepemudaan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

menyediakan dana dan akses permodalan untuk

mendukung pengembangan kewirausahaan

pemuda.

(3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung

pengembangan kewirausahaan pemuda

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah

membentuk lembaga permodalan kewirausahaan

pemuda.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi,

personalia, dan mekanisme kerja lembaga

permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah.