Pasal 233

(1) Otoritas sektor keuangan benvenang melakukan

pengaturan dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. (21 Otoritas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatur mengenai:

• mekanisme penanganan pengaduan Konsumen;
• layanan Konsumen sektor keuangan;
• Pengawasan Perilaku Pasar (Marlcet Conductl;
• penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa; dan
• ketentuan lain dalam rangka Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.

(3) Pelindungan Konsumen di sektor keuangan tunduk pada

Undang-Undang ini.