Pasal 192

(1) Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan membentuk unit aktuaria yang mendukung tugas dan fungsi yang memerlukan analisis aktuaria paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkarr.

(1) (21 Unit aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat

mempunyai fungsi untuk melakukan analisis aktuaria minimal mengenai:

• demografi;
• ekonomi;
• keuangan;
• investasi; dan
• pemodelan.

(3) Pembentukan unit aktuaria sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pada:

• Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan
• kementerian. . .

SK No 164417 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

b kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima Sanksi Administratif Terkait Dana Pensiun