Pasal 26

Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

🔗 Harmonisasi dengan Otonomi Daerah

[!info] Prinsip Koordinasi Hubungan Kementerian-Pemda bersifat koordinatif, bukan hierarkis (kecuali untuk 3 kementerian konstitusional dan 4 urusan khusus)

[!important] Dasar Hukum Terkait

• [[UU_23_2014|UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah]]
• [[UU_39_2008_PASAL_8|Pasal 8 - Fungsi Kementerian di Daerah]]

Dokumen ini diproses pada: 2025-11-02 11:43:00 WIB