Pasal 13

(1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.

(2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan

berdasarkan kepentingan organisasi TNI.

(4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari

tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat

sebagai Kepala Staf Angkatan.

(5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima

untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon

Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling

lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses,

terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima

diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon

Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan

satu orang calon lain sebagai pengganti.

(8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon

Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan

Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan

ketidaksetujuannya.

(9) Dalam ...

PRESIDEN

(9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan

jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap

telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang

mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima

lama.

(10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut

dengan keputusan Presiden.