Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan tqjuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:

• wilayah tertentu sebagai wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan;

• pola

SK No 172175 A

PRESIDEN

• pola dasar pembinaan wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan; dan
• pengaturan cara pemanfaatan wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan. (21 Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Suaka Alarn, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat.

(3) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (21berupa:

• Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan memanfaatkan teknologi terbaru; dan
• Areal Preservasi dituangkan dalam peta arahan dengan memanfaatkan teknologi terbaru. (41 Areal Preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
• daerah penyangga Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
• koridor ekologis atau ekosistem penghubung;
• areal dengan nilai konservasi tinggi;
• areal konservasi kelola masyarakat; dan/atau
• daerah perlindungan kearifan lokal.

(5) Areal Preservasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat berasal dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan areal penggunaan [ain.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan

Sistem Penyangga Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan

SK No 172174 A

PRESIDEN

5 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: