Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya

ikan, Menteri menetapkan:

• rencana ...

PRESIDEN

• rencana pengelolaan perikanan;

• potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia;

• jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia;

• potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

• potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

• jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

• jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu

penangkapan ikan;

• daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

• persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan

ikan;

• sistem pemantauan kapal perikanan;

• jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

• jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan

ikan berbasis budi daya;

• pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

• pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan

serta lingkungannya;

• rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta

lingkungannya;

• ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

• suaka perikanan;

• wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

• jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan,

dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan

• jenis ikan yang dilindungi.

(2) Setiap ...

PRESIDEN

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengenai:

• jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

• jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu

penangkapan ikan;

• daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

• persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan

ikan;

• sistem pemantauan kapal perikanan;

• jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

• jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan

ikan berbasis budi daya;

• pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

• pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan

serta lingkungannya;

• ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

• suaka perikanan;

• wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

• jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan,

dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan

• jenis ikan yang dilindungi.

(3) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang

diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi

nasional yang mengkaji sumber daya ikan.

(4) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk

oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang

berasal dari lembaga terkait.

(5) Menteri ...

PRESIDEN

(5) Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang

masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk

kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata,

dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

(6) Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan,

pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan

perikanan nasional yang diketuai oleh Presiden, yang anggotanya

terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan

yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata

kerja dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional

sebagai-mana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan

Keputusan Presiden.