Pasal 20

(1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi

persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu,

dan keamanan hasil perikanan.

(2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:

• pengawasan ...

PRESIDEN

• pengawasan dan pengendalian mutu;

• pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik

penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu

produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta

persyaratan atau standar metode pengujian; dan

• sertifikasi.

(3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan

wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan

pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil

perikanan.

(4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan

kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

(5) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan

penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Penerapan

Program Manajemen Mutu Terpadu.

(6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus

memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

(7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan

dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(8) Industri pengolahan ikan yang tidak diatur dalam Undang-

Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.