Pasal 22

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

mengenai rahasia Bank seperti yang dimaksud Pasal 37 ayat (2)

Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam

perkara korupsi atas permintaan Mahkamah Agung, Menteri

Keuangan dapat memberi ijin kepada Hakim untuk minta

keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan dari terdakwa.

(2) Dengan ijin Menteri Keuangan seperti tersebut dalam ayat (1),

Bank wajib memperlihatkan surat-surat Bank, dan memberikan

keterangan tentang keadaan keuangan dari terdakwa.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai perijinan tersebut dalam kedua ayat

(1)dan (2) diatas harus diberikan dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari sejak tanggal penerimaan ijin itu oleh Menteri

Keuangan.