Pasal 17

(1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan

pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembaktian bahwa ia

tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa

bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya

dapat dikerkenankan dalam hal:

• apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa

perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak

merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau

• apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa

perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.

(3) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian

seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut

dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan

baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai

kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

(4) Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang

pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan

tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan

baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan

memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana korupsi.

Pasal 18 …

PRESIDEN