Pasal 6

Kewajiban pemberitahuan

(1) Diwajibkan memasukkan surat pemberitahuan kepada Kepala

Inspeksi Keuangan dalam wilayah kantor mana bangunan terletak,

ialah:

• pemilik…

PRESIDEN

• pemilik atau kuasanya dari bangunan yang tidak dikecualikan

menurut pasal 3, dan ia harus memasukkan surat pemberitahuan

itu dalam jangka waktu dua bulan terhitung dari mulai

berlakunya Undang-undang ini;

• pemilik atau kuasanya yang diminta oleh Kepala Inspeksi

Keuangan untuk memasukkan surat pemberitahuan, dalam hal

mana ia harus memasukkannya dalam jangka waktu yang

ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan;

(2) Pemasukan surat pemberitahuan dilakukan dengan menggunakan

surat isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pajak

dan yang dapat diambil oleh pemilik atau kuasanya ditempat

Inspeksi Keuangan dimaksudkan pada ayat (1).

(3) Surat pemberitahuan memuat:

• nama dan alamat pemilik/penyewa (pasal 5) bangunan pada

tanggal berlakunya Undang-undang ini;

• jenis dan letaknya bangunan;

• tanggal diperolehnya bangunan dan dasar perolehannya;

• luasnya bangunan dalam m2 disertai uraiannya;

• jumlah biaya perolehan bangunan disertai dengan alat-alat

pembuktiannya;

• nilai biaya perolehan bangunan jika sub c tidak diketahui.

(4) Barang siapa dengan itikad buruk tidak atau tidak pada waktunya

memasukkan surat pemberitahuan, dikenakan denda sebesar 200%

dari jumlah sumbangan yang terutang.

Pasal 7…

PRESIDEN