Pasal 8

(1) Mahkamah Agung menyediakan sarana dan prasarana

Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

(2) Mahkamah Agung wajib melaporkan perkembangan

penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi

www.peraturan.go.id

2021, No.296 -7-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan

Perwakilan Rakyat setiap tahun sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi

terpenuhi.