Pasal 7

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat, Pemerintahan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau, Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kalimantan Utara wajib menyediakan lahan sesuai

dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(2) Penyediaan lahan untuk lokasi pendirian gedung

pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Standar bangunan gedung pengadilan tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Mahkamah Agung.