Pasal 7

(1) Dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintahan

Daerah Provinsi Bali, Pemerintahan Daerah Provinsi

Papua Barat, Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintahan Daerah Provinsi

Sulawesi Barat, dan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara wajib menyediakan lahan sesuai

dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah

Agung.

(2) Penyediaan lahan untuk lokasi pendirian gedung

pengadilan tinggi agama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar bangunan gedung pengadilan tinggi agama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.