UU PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI,

Pasal 5

(1) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali,

perkara yang masuk ke dalam daerah hukum

Pengadilan Tinggi Agama Bali ditentukan sebagai

berikut:

perkara yang telah diperiksa, tetapi belum

diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan

Tinggi Agama Mataram; dan

perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tetapi belum diperiksa,

dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama

Bali.

(2) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama

Papua Barat, perkara yang masuk ke dalam daerah

hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat ditentukan sebagai berikut:

perkara yang telah diperiksa, tetapi belum

diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura,

tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan

Tinggi Agama Jayapura; dan

perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, tetapi belum diperiksa,

dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

(3) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama

Kepulauan Riau, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan

www.peraturan.go.id

2021, No.295 -6-

Riau ditentukan sebagai berikut:

perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan

Tinggi Agama Pekanbaru; dan

perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan

Tinggi Agama Pekanbaru, tetapi belum diperiksa,

dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.

(4) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama

Sulawesi Barat, perkara yang masuk ke dalam daerah

hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat

ditentukan sebagai berikut:

perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar; dan

perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan

Tinggi Agama Makassar, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama

Sulawesi Barat.

(5) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama

Kalimantan Utara, perkara yang masuk ke dalam

daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan

Utara ditentukan sebagai berikut:

perkara yang telah diperiksa, tetapi belum

diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,

tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan

Tinggi Agama Samarinda; dan

perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan

Tinggi Agama Samarinda, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama

Kalimantan Utara.

← Pasal 4 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 6 →