Pasal 25

Ayat (1)

Permukiman yang layak huni ditetapkan sebelum

penempatan transmigran dengan memperhatikan

kesiapan bangunan rumah termasuk ketersediaan

sarana air bersih serta fasilitas pelayanan umum

dan fasilitas sosial, dan terbukanya aksesibilitas,

baik dengan pusat pemasaran maupun dengan

pusat kegiatan lain. Permukiman yang layak

usaha berkenaan dengan tersedianya kesempatan

kerja dan peluang usaha di permukiman yang

dapat menjamin kehidupan transmigran.

Permukiman yang layak berkembang mengandung

arti bahwa sarana dan prasarana usaha di

permukiman mampu memacu tumbuh

kembangnya kehidupan sosial, ekonomi, dan

budaya untuk meningkatkan kesejahteraan

transmigran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perencanaan penyiapan permukiman pada

dasarnya terdiri atas perencanaan makro dan

perencanaan mikro. Perencanaan makro terkait

dengan perencanaan wilayah, sedangkan

perencanaan mikro terkait dengan studi

kelayakan dan penyusunan rencana teknis

permukiman yang dilakukan secara terpadu

dengan sektor pembangunan lain, baik yang

dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah maupun oleh masyarakat atau badan

usaha.

Dalam . . .

Dalam hal ini perencanaan mikro merupakan

acuan bagi kegiatan transmigrasi berikutnya.

Keseluruhan perencanaan tersebut harus

mempertimbangkan aspek tata ruang, biogeofisik,

sosial ekonomi, dan sosial budaya, yang

terintegrasi dengan permukiman sekitarnya dalam

satu kesatuan kawasan yang salah satu di

antaranya merupakan permukiman yang

dipersiapkan menjadi desa utama atau pusat

kawasan perkotaan baru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keikutsertaan badan usaha dalam penyiapan

Permukiman Transmigrasi jenis Transmigrasi

Swakarsa Berbantuan diarahkan pada

pembangunan sarana dan prasarana

pengembangan usaha komoditas unggulan di

wilayah kerja kemitraan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 9