Pasal 36

(1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap

DIVA | DIUNDUH PADA 06 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

(2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.

(3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

• mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta
• menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

(4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

(6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) Pengawasan dengan wewenang kepolisian khusus adalah pengawas yang melakukan kegiatan patroli dan tugas polisional lainnya, di luar tugas penyidikan. Pengawas merupakan pegawai negeri sipil di instansi yang membidangi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pengawas atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu melakukan patroli secara aktif, tetapi tetap menampung laporan dari masyarakat tentang pelanggaran dan kegiatan perusakan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:

• mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
• mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya; serta
• menegakkan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana. Ayat (6) Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui:
• perencanaan pengelolaan dengan berdasarkan adat budaya dan praktik-praktik yang lazim atau yang telah ada di dalam masyarakat,
• pelaksanaan pengelolaan dengan memunculkan kreativitas dan kemandirian dalam hal jumlah dan variasi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di tempat-tempat yang sebelumnya belum

DIVA | DIUNDUH PADA 06 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

dapat dimanfaatkan, sehingga wilayah kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat diperluas.

• penyelesaian konflik mengenai aturan-aturan baru yang sengaja dibuat oleh masyarakat karena kebutuhan sendiri ataupun aturan-aturan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan