Pasal 61

(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di

bidang penyiaran kepada Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagian urusan,

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan

Pemerintah.