Pasal 57

(1) Dalam mendampingi Pemerintah menyelenggarakan pembinaan dan

pengendalian penyiaran, Pemerintah membentuk BP3N yang

mempunyai tugas dan fungsi:

• memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan

penyiaran;

• memberikan...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan

peraturan yang terkait dengan bidang penyiaran;

• memberikan masukan dalam perencanaan, penyusunan, dan

penentuan peta lokasi penyiaran;

• menyusun klasifikasi dan strandar isi siaran sebagai pedoman

dalam penyelenggaraan penyiaran, terutama untuk penyiaran

anak dan remaja serta muatan lokal;

• memberikan pertimbangan dalam penghimpunan, pengalokasian,

pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana, baik dari iuran

penyiaran, biaya perizinan dan kontribusi dari lembaga penyiaran

maupun dari sumber lain yang sah dalam mendukung

pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian

penyiaran;

• memberikan rekomendasi dalam penerbitan, perpanjangan,

penangguhan dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;

• memberikan masukan dalam perencanaan, pembinaan dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penyiaran;

• memberikan pertimbangan dalam penetapan dan pengaturan

penggunaan teknologi sarana penyiaran, distribusi dan penerima

siaran, serta jasa layanan informasi;

• memberikan masukan dalam penampungan, penelitian, dan

penindaklanjutan keluhan, sanggahan, kritik, dan apresiasi

masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;

• memberikan masukan dalam pelaksanaan koordinasi dan kerja

sama dengan pihak terkait di bidang penyiaran, baik di dalam

maupun di luar negeri.

(2) BP3N...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) BP3N terdiri dari unsur pemerintah, ahli dan tokoh dalam bidang

pendidikan, kebudayaan, agama, penyiaran, dan tokoh di bidang

lainnya yang dianggap perlu, serta wakil organisasi lembaga

penyiaran, organisasi profesi penyiaran, dan organisasi

kemasyarakatan yang terkait dengan kegiatan penyiaran.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP3N membentuk

komisi-komisi.

(4) Ketua dipilih oleh seluruh anggota di antara anggota BP3N yang

tidak menduduki jabatan di Pemerintahan.

(5) Untuk mendampingi Ketua BP3N ditunjuk Direktur Jenderal yang

bertanggung jawab di bidang penyiaran Sekretaris BP3N.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan

keanggotaan, sumber dana, serta sarana dan prasarana BP3N, diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Penyimpanan Bahan Siaran