Pasal 55

(1) Pembinaan dan pengendalian penyiaran dilakukan sesuai dengan

dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran agar penyelenggaraan

penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dapat

terwujud.

(2) Pembianaan dan pengendalian penyiaran dilakukan untuk

menjamin:

• kepentingan masyarakat sebagai kontributor, konsumen, dan

pemakai penyiaran terlindungi;

• mutu keseluruhan aspek penyiaran semakin meningkat;

• iklim...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• iklim usaha dan kebebasan berkreasi penyelenggara penyiaran

serta kebebasan berekspresi masyarakat secara bertanggung

jawab semakin berkembang;

• jangkauan penyiaran semakin merata;

• daya saing penyiaran nasional semakin sehat.

(3) Pembinaan dan pengendalian penyiaran dilakukan oleh Pemerintah

bekerja sama dengan BP3N secara proaktif, intensif, terpadu, dan

berkesinambungan dengan memperhatikan aspirasi dan kedutuhan

masyarakat, seta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah

Khusus dalam Pembinaan dan Pengendalian