Pasal 37

(1) Tanggung jawab kelayakan siaran rekaman audio yang tidak

diproduksi sendiri dibebankan kepada lembaga penyiaran yang

bersangkutan.

(2) Lembaga...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan:

• rekaman audio yang bersifat menghasut, mempertentangkan,

dan/atau bertentangan dengan ajaran agama atau merendahkan

martabat manusia dan budaya bangsa atau yang memuat hal-hal

yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan

bangsa;

• rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkan

pornografi dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiaran rekaman audio diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Hak Siar