Pasal 33

(1) Bahasa pengantar utama dalam pelaksanaan siaran adalah bahasa

Indonesia.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam

pelaksanaan siaran sejauh diperlukan untuk mendukung mata acara

tertentu.

(3) Bahasa Inggris hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar

sesuai dengan keperluan suatu mata acara.

(4) Bahasa asing lainnya di luar bahasa Inggris dapat dipergunakan

sebagai bahasa pengantar hanya untuk mata acara pelajaran bahasa

asing yang bersangkutan.

(5) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam pelaksanaan siaran televisi

tertentu yang ditujukan kepada pemirsa tunarungu.

(6) Mata acara berbahasa Inggris, dapat disiarkan dengan cara untuk

radio diberi narasi dalam bahasa Indonesia, sedangkan untuk

televisi dapat diberi narasi atau teks bahasa Indonesia.

(7) Mata acara yang menggunakan bahasa asing di luar mata acara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), kecuali bahasa yang

serumpun dengan bahasa Indonesia, wajib diberi narasi dalam

bahasa Indonesia untuk radio, sedangkan untuk televisi wajib

disulihsuarakan ke dalam bahasa Inggris dan diberi narasi atau teks

bahasa Indonesia.

(8) Mata...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(8) Mata acara berbahasa asing secara selektif dapat disulihsuarakan ke

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara

tertentu.

(9) Penggunaan bahasa asing dalam acara siaran agama disesuaikan

dengan keperluan ajaran agama yang bersangkutan.

(10) Bahasa asing dapat dipergunakan untuk mata acara siaran yang

ditujukan ke luar negeri dalam acara siaran internasional sesuai

dengan bahasa di wilayah masyarakat sasaran.

(11) Bahasa asing dalam mata acara siaran televisi yang berasal dari luar

negeri dapat disiarkan di dalam negeri melalui saluran audio

terpisah, yang hanya dapat diterima masyarakat dengan pesawat

penerima siaran televisi yang memiliki fasilitas untuk keperluan

tersebut.

(12) Penggunaan bahasa asing dalam mata acara siaran televisi dan

siaran lainnya yang berasal dari luar negeri dan dipancarluaskan

oleh Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus, diatur lebih lanjut

oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Sumber Acara Siaran