Pasal 38

(1) Perubahan atas sebuah kapal yang mempengaruhi rincian dan

identitas yang ada dalam sertifikat dan surat-surat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 45 ayat (2),

PRESIDEN

dan Pasal 50 ayat (1), wajib dilaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.