Pasal 18

(1) Pemilik kapal bertanggung jawab dan wajib menyingkirkan

kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan berlayar.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

diasuransikan.

(3) Pemerintah berwenang mengangkat, menyingkirkan atau

meng-hancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka kapal

PRESIDEN

dan/atau muatannya atas biaya pemilik apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, pemilik belum melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pemerintah dapat menguasai dan mengangkat kerangka kapal

dan/ atau muatannya yang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak diketahui pemiliknya.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.