Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Jasa Konstruksi

Paragraf 1 Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa