Pasal 44

(1) Penyidikan tindak pidana di Landas Kontinen

dilakukan oleh:

• penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia;
• penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/ atau
• penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
• penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
• penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;
• penyidik Pegawai Negeri Sipil energi dan sumber daya mineral; dan/ atau
• penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana, melalui:

• penangkapan terhadap kapal dan/ atau orang yang diduga melakukan pelanggaran di Landas Kontinen meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/ atau orang di pelabuhan atau pangkalan; dan

• penyerahan kapal dan/atau orang ke pelabuhan atau ke pangkalan dilakukan paling lama dalam waktu 7 (tqiuh) hari, kecuali terdapat keadaan kal:,.ar (fore majeufi. (41 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

• menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di Landas Kontinen;

• memanggil dan memeriksa tersangka dan/ atau saksi untuk didengar keterangannya;

• membawa . - -

SK No 167069 A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
• menggeledah sarana dan prasarana yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di Landas Kontinen;
• menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/ atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di Landas Kontinen;
• memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan;
• mendokumentasikan tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di Landas Kontinen;
• mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di Landas Kontinen;
• membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
• melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
• melakukan penghentian penyidikan; dan
• mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungiawabkan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.