Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.239

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

---

2017, No.239 -4-

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2

TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN

2013 TENTANG ORGANISASI

KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-

UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

• bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi

kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam

pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar

belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;

• bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera

dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

www.peraturan.go.id

---

2017, No.239

Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi

kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;

• bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang

dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi

kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan

Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas

contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang

menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran

atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17

TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.239 -6-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: