Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya

disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1946. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD

adalah peraturan dasar Ormas.

1. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai

penjabaran AD Ormas.

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

www.peraturan.go.id

2017, No.239

1. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: