Pasal 75

(1) Peraturan Pemerintah yang melaksanakan

ketentuan dalam Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari

www.peraturan.go.id

2021, No.155 -27-

sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berkonsultasi dengan

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Daerah serta mengikutsertakan Pemerintah

Daerah Provinsi Papua.

(3) Perdasus dan Perdasi yang melaksanakan

ketentuan dalam Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

(4) Dalam hal Perdasus dan Perdasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diundangkan

dalam waktu 1 (satu) tahun, Pemerintah dapat

mengambil alih pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

1. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76

berbunyi sebagai berikut: