Pasal 76

(1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota

menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP

setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh

kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan

perkembangan pada masa yang akan datang.

(2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat

melakukan pemekaran daerah provinsi dan

kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk

mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan

masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan

memperhatikan aspek politik, administratif,

hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar,

www.peraturan.go.id

2021, No.155 -28-

kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa

yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

(3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa

dilakukan melalui tahapan daerah persiapan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

mengenai pemerintahan daerah.

(4) Pemekaran harus menjamin dan memberikan

ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas

politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-

budaya.

(5) Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2021, No.155 -29-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2021

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2021

,

ttd.

www.peraturan.go.id

TAMBAHAN

No.6697 OTONOMI KHUSUS. PEMERINTAHAN. PEMERINTAH DAERAH. Papua. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155)