Pasal 7

(1) DPRP mempunyai tugas dan wewenang:

• mengusulkan pengangkatan Gubernur

dan/atau Wakil Gubernur terpilih kepada

Presiden Republik Indonesia;

• mengusulkan pemberhentian Gubernur

dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden Republik Indonesia;

• menyusun dan menetapkan arah kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah serta tolok

ukur kinerjanya bersama-sama dengan

Gubernur;

• membahas dan menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-

sama dengan Gubernur;

• membahas Rancangan Perdasus dan

Rancangan Perdasi bersama-sama dengan

Gubernur;

• menetapkan Perdasus dan Perdasi;

• menyusun dan menetapkan dokumen

perencanaan pembangunan daerah bersama Gubernur dengan berpedoman pada sistem

perencanaan pembangunan nasional dan memperhatikan kekhususan Provinsi Papua;

• memberikan pendapat dan pertimbangan

kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua terhadap rencana perjanjian internasional

www.peraturan.go.id

2021, No.155 -12-

yang menyangkut kepentingan daerah;

• melaksanakan pengawasan terhadap:

1. pelaksanaan Perdasus, Perdasi,

Keputusan Gubernur, dan kebijakan

Pemerintah Daerah lainnya;

1. pelaksanaan pengurusan urusan

pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah;

1. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah; dan

1. pelaksanaan kerja sama internasional di

Provinsi Papua;

• memperhatikan dan menyalurkan aspirasi

serta menerima keluhan dan pengaduan Penduduk Provinsi Papua.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan

wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan DPRP tentang Tata Tertib

DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Bagian Ketiga Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah Provinsi Papua

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah

sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: