Pasal 5

(1) Pemerintahan daerah Provinsi Papua terdiri atas

Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan DPRP.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus

di Provinsi Papua dibentuk MRP yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang

memiliki kewenangan tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan

berlandaskan pada penghormatan terhadap adat

dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

www.peraturan.go.id

2021, No.155 -9-

(3) MRP dan DPRP berkedudukan di setiap ibu kota

provinsi.

(4) Pemerintah Daerah Provinsi Papua terdiri atas

Gubernur beserta perangkat daerah.

(5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRK

dibentuk di tiap-tiap kabupaten/kota.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas

Bupati/Wali Kota beserta perangkat daerah.

(7) Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah

Kampung atau yang disebut dengan nama lain

dibentuk di tiap-tiap Kampung.

1. Ketentuan Bagian Kedua Bab V diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Papua

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: