Pasal 20

(1) MRP mempunyai tugas dan wewenang:

• memberikan pertimbangan dan persetujuan

terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil

Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah;

• memberikan pertimbangan dan persetujuan

terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan

oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;

• memberikan saran, pertimbangan, dan

persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama, baik yang dibuat oleh

Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan pihak ketiga yang

berlaku di Provinsi Papua, khusus yang

menyangkut perlindungan hak Orang Asli Papua;

• memperhatikan dan menyalurkan aspirasi,

pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan

masyarakat pada umumnya yang

menyangkut hak-hak Orang Asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut

penyelesaiannya; dan

• memberikan pertimbangan kepada DPRP,

Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota

mengenai hal-hal yang terkait dengan

perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan

wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus.

www.peraturan.go.id

2021, No.155 -15-

1. Ketentuan Pasal 24 tetap, penjelasan Pasal 24 ayat (1)

diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan

ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28 diubah,

sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: