Pasal 22

(1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu

pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang

yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang

dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.

(2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri

kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah

menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Apabila ...

PRESIDEN

(3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan

dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan

penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara

bersangkutan.

(4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap

bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan

pemerintah.

(5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum

dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51%

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara

Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-

undang tersendiri.