Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KABUPATEN MAJENE DI PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

  1. Provinsi Sulawesi Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
  2. Kabupaten Majene adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majene.
BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

SK No 20i691 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan inistrasi Hukum E tu:l

na Djaman

SK No 209388 A

PRESIDEN

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Majene berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

BABII ...

SK No 20i689 A

FRESIDEN

REPUBLIK IHDONESIA

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN

Pasal 3

Kabupaten Majene terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Banggae;
  • Kecamatan Pamboang;
  • Kecamatan Sendana;
  • Kecamatan Malunda;
  • Kecamatan Ulumanda;
  • Kecamatan Tammerodo Sendana;
  • Kecamatan Tubo Sendana; dan
  • Kecamatan Banggae Timur.

Pasal 4

(1) Kabupaten Majene mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar dan Selat Makassar; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Majene sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu Kota Kabupaten Majene berkedudukan di Kecamatan Banggae.

Pasal 6

Kabupaten Majene memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis utama yang terdiri atas wilayah pesisir dan laut, daratan, dan pegunungan;

  • potensi

SK No 20i690 A

PRESIDEN

  • potensi sumber daya alam berupa perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, pariwisata, kehutanan; dan
  • suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.
BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822lr, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Majene dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor T4,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b bahwa pembangunan Kabupate n M aj ene di selen ggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;

  • bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Majene, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;
MENGINGAT

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188 ayat (21, pasal 20,

Pasal 2L, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun l94S;

Dengan

SK No 209387 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Referensi Silang (3)
UU 29/1959 — Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang...
UU 26/2004 — PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
UU 1/1957 — POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH