Pasal 5l

(1) Menteri menyampaikan laporan pertanggungiawaban

keuangan Ibadah Haji kepada Presiden dan DPR RI paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan Ibadah Haji. (21 Dalam hal terdapat Dana Efisiensi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Efisiensi ditempatkan pada rekening di Badan Pengelola Keuangan Haji.

(3) Penempatan Dana Efisiensi pada rekening di Badan

Pengelola Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan

pertanggungjawaban keuangan sslagaiman4 dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: