PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH

a. bahwa untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari

masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja

sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian

internasional;

• bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

terutama di bidang transportasi, komunikasi dan informasi,

selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak

negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi

mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga

penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja

sama antarnegara yang efektif, baik bersifat bilateral

maupun multilateral;

• bahwa . . .

• bahwa untuk meningkatkan kerja sama yang erat dalam

bidang penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan,

termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, atau

perampasan hasil dan sarana tindak pidana, Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet

Nam pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta telah

menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam

Masalah Pidana;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk

Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan

Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik

Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty on

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the

Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet

Nam);