Pasal 90

(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat

menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau

diakui di negaranya.

(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program

Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi

lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib:

• memperoleh izin Pemerintah;

• berprinsip nirlaba;

• bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia

atas izin Pemerintah; dan

• mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan

warga negara Indonesia.

(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung

kepentingan nasional.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi

lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam

Peraturan Menteri.

BAB VII . . .